Taliwang, – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), H Abdul Malik Nurdin S.Sos, Msi menegaskan, jika pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refirmasi Birokrasi (Kemenpan RB), maupun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), soal jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Masih keterangan Malik Nurdin sapaan kepala BKN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu, jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk mendapatkan informasi waktunya pelaksanaannya. “Informasi awal yang kami terima, kemungkinan akan dilaksanakan setelah Pilkada serentak nanti, jadi paling cepat awal Juli mendatang,” lanjutnya.
Disampaikan juga bahwa koordinasi yang dilakukan bukan hanya untuk mengetahui jadwal pelaksanaan seleksi, tetapi juga ingin mendapatkan keterangan jika KSB termasuk sebagai kabupaten pelaksana seleksi. “Ada beberapa syarat yang ditetapkan Kemenpan untuk bisa menjadi kabupaten pelaksana seleksi CPNS, diantaranya, harus dipastikan bahwa belanja pegawai dalam satu tahun anggaran masih dibawah 50 persen dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk memiliki kesiapan untuk melaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT),” urainya.
Terkait dengan syarat yang ditetapkan itu, H Malik merasa yakin dan optimis bahwa KSB bisa melaksanakan seleksi CPNS, mengingat belanja pegawai dalam APBD sekitar 29 persen, terus soal sistem seleksi yang akan diterapkan pernah dilakukan pada beberapa tahun silam. “Kalau melihat syarat itu sendiri saya yakin bahwa KSB termasuk sebagai pelaksana seleksi CPNS,” harapnya.
H Malik juga mengakui bahwa telah mengajukan usulan jumlah kebutuhan pegawai ke Kemenpan. Pelaksanaan moratorium rekrutmen selama beberapa tahun, menurutnya, menimbulkan penyusutan jumlah pegawai (meski tidak terlalu banyak) akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.
Saat ini jumlah pegawai (PNS) dilingkup Pemda KSB, sekitar 3.200 orang. Jumlah itu masih jauh dari ideal jika dilihat dari luas wilayah dan penduduk di daerah ini. “Idealnya jumlah pegawai kita sebanyak 5.000 orang lebih. Jadi kekurangannya masih cukup banyak,” terangnya.
H Malik enggan untuk menyebut usulan yang telah diajukan ke Kemenpan, karena pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk merincinya, namun secara garus besar untuk prioritas formasi yang akan dibuka nanti adalah tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga infrastruktur. **
