Taliwang, – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), drh. Hairul, M.M., memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih jeli dalam memetakan usulan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi percepatan usulan kebutuhan ASN yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Kenawa.
Pemerintah daerah saat ini berpedoman pada regulasi Kementerian PANRB yang menerapkan prinsip zero growth. Kebijakan tersebut mengarahkan agar penambahan pegawai baru hanya dilakukan untuk menggantikan posisi ASN yang memasuki masa purna tugas.
Fokus utama usulan harus menyasar pada jabatan-jabatan strategis yang tidak dapat diakomodasi oleh skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “OPD harus lebih selektif dan tidak mengusulkan kembali jabatan yang sudah mampu diakomodasi oleh tenaga PPPK,” tegasnya, Senin (30/3).
Langkah selektif ini bertujuan menghindari tumpang tindih fungsi di lapangan serta menjaga ritme belanja pegawai agar tetap proporsional. Saat ini, posisi belanja modal Pemerintah KSB berada di angka 40,68 persen. Oleh karena itu, setiap usulan formasi wajib memiliki dasar analisis jabatan yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan daerah.
Meskipun menerapkan pembatasan, Sekda memastikan peluang tetap terbuka lebar bagi sektor-sektor vital. Dari target 450 formasi yang direncanakan, telah masuk usulan 414 formasi, terdiri dari 41 formasi guru serta 373 formasi tenaga teknis dan tenaga kesehatan.
Data ini masih akan disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD, mengingat masih ada formasi tambahan yang sedang dalam tahap usulan di instansi pembina. Langkah ini selaras dengan instruksi Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., yang menginginkan pengisian jabatan struktural berjalan tanpa hambatan administratif di masa depan.
Melalui penyaringan formasi yang ketat, Pemerintah KSB berharap kualitas birokrasi semakin meningkat tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Ketegasan dalam memilih formasi ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi. **
