Taliwang, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan laporan pokok-pokok pikiran (Pokir) tahun 2026 dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
Dokumen strategis ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Penyampaian aspirasi ini mengacu pada amanat regulasi mengenai tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menegaskan, Pokir merupakan kristalisasi kebutuhan prioritas masyarakat yang terjaring melalui kegiatan reses. Seluruh usulan telah selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 untuk mewujudkan transformasi kesejahteraan.
“Pokok-pokok pikiran ini menjadi arah dan masukan strategis agar pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Kahar, sapaan akrabnya.
Ketua DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif guna mengawal aspirasi warga hingga masuk dalam struktur anggaran. Kahar mengidentifikasi sejumlah masalah utama seperti kebutuhan dinding penahan tanah pada titik rawan longsor serta pengerukan sedimentasi sungai.
Sektor infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum menjadi poin krusial dalam laporan yang tersaji di depan forum tersebut. Dewan mendorong peningkatan kualitas akses menuju destinasi wisata serta jalan penghubung antar wilayah di Brang Ene, Seteluk, dan Sekongkang. Selain itu, sektor pertanian mendapat sorotan khusus terkait penyediaan irigasi, sumur bor, hingga jalan usaha tani bagi kelompok masyarakat.
DPRD juga memberikan perhatian serius pada isu sosial seperti pemenuhan rumah layak huni dan dukungan modal bagi pelaku UMKM. Kaharuddin menyebut keterbatasan pasokan gas LPG serta fasilitas olahraga bagi pemuda masih menjadi keluhan yang sering muncul. “Sektor kesehatan dan pendidikan juga masuk dalam usulan, terutama terkait penanganan penyakit menular serta dukungan biaya pendidikan,” tambahnya.
Pelatihan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi target prioritas, khususnya bagi wilayah lingkar tambang. DPRD KSB berharap pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh poin aspirasi ini secara optimal melalui koordinasi antar pemangku kepentingan. **
