Foto Wabup PDPGR

Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menggelar evaluasi secara menyeluruh progres pembangunan rumah warga terdampak gempa. Acara yang berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan semua komponen pelaksanaan rehab-rekon menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan kendala yang dihadapi selama ini, termasuk yang harus segera ditangani secara serius, baik persoalan material pembangunan maupun administrasi.

Acara yang dipusatkan diaula baru milik Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) itu dipimpin langsung Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, dengan menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Pada kesempatan itu, Wabup meminta kepada semua agen Pokmas dan Aparatus Sipil Negara (ASN) pendamping, agar menyampaikan kendala yang dihadapi atau ditemukan selama ini dan menyampaikan tawaran sebagai solusi. “Semua masalah yang kita temui saat pembangunan sebelumnya harus bisa diantisipasi pada progres lanjutan nanti, jadi apapun persoalan harus disampaikan dalam pertemuan ini,” tegasnya.

Disampaikan Wabup, semua pihak yang dihadirkan dalam pertemuan ini memiliki hak untuk menyampaikan persoalan, tawaran dan opsi atas kendala yang sedang dihadapi, sehingga progres pembangunan rumah warga tidak tertunda apalagi sampai berhenti. “Momentum evaluasi ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kita semua dalam membahas persoalan, sehingga pada akhir pekerjaan nanti tidak ditemukan persoalan,” tuturnya.

Terkait keluhan soal kinerja Pokmas, agen, ASN pendamping dan rekompak tidak perlu diperluas atau dibahas, sehingga waktu yang dimiliki sekarang dapat mencari solusi percepatannya. “Semangat besar pemerintah KSB adalah percepatan pembangunan kembali rumah warga terdampak gempa, jadi semua pihak yang terlibat wajib bekerja ikhlas. Terus disampaikan juga bahwa tidak ada lagi pungutan apapun terhadap dana gempa,” timpalnya.

Usai memberikan arahan, orang nomor dua di Bumi Pariri Lema Bariri itu langsung memimpin acara dialog dan tanya jawab, jadi semua pliuk diminta untuk menyampaikan keluhan atau persoalan, jika memang saat ini adalah kendala. “Saya tidak ingin mendengar ada keluhan dari tim percepatan pembangunan rumah warga, sementara telah diberikan waktu untuk menyampaikannya,” terangnya.

Kesempatan itu menyampaikan persoalan dimanfaatkan seluruh agen, termasuk membeberkan persoalan kekeliruan dalam penetapan rumah warga terdampak. Hal itu langsung ditanggapi dan ditetapkan solusinya. **