Pendidikan

Dikbud Rencanakan Ruang Kelas Ada Foto Bupati dan Wabup KSB

Taliwang, – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) berencana mengeluarkan himbauan kepada semua satuan pendidikan (Sekolah, red), tentang pemasangan foto Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada semua ruang kelas belajar.

“Kami masih harus melakukan rapat internal untuk membahas berbagai hal terkait rencana pemasangan foto Bupati dan Wakil Bupati KSB dalam ruang kelas, karena ada beberapa pertimbangan yang harus dikedepankan, termasuk membahas ukuran dan model foto yang akan dipasang,” kata Agus S.Pd, MM selaku sekretaris Dikbud KSB.

Masih keterangan Agus, Dikbud juga harus membahas tentang anggaran untuk pengadaan foto dimaksud, apakah langsung menjadi tanggungan pihak sekolah atau melalui anggaran Dikbud, “Memang kami memiliki rencana untuk dilakukan pemasangan foto Bupati dan Wakil Bupati KSB, sehingga para pelajar bisa lebih mengenal pimpinan daerah, namun untuk pelaksanaan program itu sendiri butuh pembahasan serius,” lanjutnya.

Pembahasan penting lainnya adalah ukuran dan foto yang akan dipasang itu sendiri, jadi harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan bagian Humas dan Protokol, karena foto yang akan dipasang pasti saat menggunakan seragam atau pakai saat pelantikan. “Semoga dalam waktu dekat bisa difinalkan tentang rencana pemasangan foto itu sendiri dan sudah langsung dilaksanakan,” harapnya.

Terkait dengan himbauan atau pembatasan uang saku bagi siswa, Agus mengaku bahwa Dikbud tidak perlu mengeluarkan surat himbauan, mengingat instruksi atau ajakan untuk dibatasi besaran uang saku siswa disampaikan langsung Wabup KSB, Fud Syaifuddin, ST dihadapan semua kepala sekolah. “Saya rasa pihak sekolah akan langsung melaksanakan perintah tersebut, jadi tidak perlu ada himbauan lagi,” tuturnya.

Dikesempatan itu Agus mengakui jika dirinya belum mendengar pihak sekolah ada yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut, mungkin pihak sekolah masih melakukan koordinasi atau penyampaian tentang rencana pembatasan uang saku kepada wali murid. “Sekolah punya cara masing-masing dalam melaksanakan program atau kebijakan seperti pembatasan uang saku tersebut,” ungkapnya. **