Taliwang, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik Balai Latihan Kerja (BLK), tetapi juga menyiapkan pengelolaan secara matang agar keberadaannya benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Ketua Komisi I DPRD KSB, Muhammad Hatta, menegaskan, revitalisasi BLK yang akan dibangun tahun ini patut diapresiasi. Namun, menurutnya, tantangan utama justru terletak pada tata kelola dan arah pengembangan BLK setelah pembangunan rampung.
“Kami mendukung. Buktinya anggarannya kami setujui ya. Tapi kami tekankan pengelolaannya harus direncanakan serius,” tegas Hatta beberapa waktu lalu.
Hatta menjelaskan, BLK yang akan dikerjakan pemerintah daerah bukanlah fasilitas baru sepenuhnya, melainkan penyempurnaan dari BLK Poto Tano yang telah ada sebelumnya. Karena itu, pengalaman pengelolaan BLK Poto Tano harus menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang.
Hatta menilai, selama ini manajemen dan sistem pelatihan BLK Poto Tano belum berjalan dengan konsep yang jelas. Dampaknya, lulusan pelatihan tidak banyak terserap dengan baik di dunia kerja. “Bahkan jarang sekali yang langsung bekerja. Selesai pelatihan, alumninya bingung mau kerja di mana,” ungkap politisi PAN tersebut.
Kondisi tersebut, lanjut Hatta, tidak boleh kembali terjadi pada BLK yang baru. Ketua Komisi I mendorong pemerintah daerah melalui dinas teknis agar segera mematangkan rencana pengelolaan, termasuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola operasional BLK.
“Kalau sarprasnya akan mudah disiapkan. Ada anggaran langsung bisa diadakan. Tapi soal SDM itu perlu waktu. Dan sekarang waktu yang tepat memulainya mumpung bangunan BLK baru akan dikerjakan juga kan,” ujarnya.
Selain SDM, Hatta juga menekankan pentingnya penentuan jenis pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, pemerintah harus peka membaca dinamika kebutuhan tenaga kerja, baik di tingkat lokal, nasional, hingga luar negeri.
“Kalau kita di sini kebutuhan tambang paling banyak dan itu terbatas. Maka perlu memotret juga kebutuhan yang di luar daerah bahkan luar negeri. Itulah yang menjadi fokus pelatihan yang diadakan di BLK nantinya,” sarannya.
Lebih jauh, DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai otoritas pelaksana BLK. “Mulai dari dinasnya. Tempatkan orang-orang yang punya komitmen besar yang tidak saja terkait penyelenggaraan program dinas tapi fokus ke BLK-nya,” tandas Hatta.
Di akhir Hatta mengingatkan, BLK yang akan dibangun membawa harapan besar kepala daerah untuk menjadi percontohan di kawasan timur Indonesia. “Kan cita-citanya BLK itu jadi percontohan di wilayah timur. Jadi selain bangunannya harus bagus, penting pengelolaannya harus lebih bagus juga,” pungkasnya. **
