Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) berinovasi untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok saat memasuki bulan suci Ramadhan. Salah satu cara dengan melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Launching GPM dibuka langsung oleh Wakil Bupati KSB, Hj. Hanipah beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) KSB, Nurul Syaspri Akhdiyanti, SP, MP, menegaskan program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas Pasokan dan harga kebutuhan pokok. “GPM bukan hanya kegiatan jual murah, ini intervensi strategis untuk mengendalikan inflasi pangan di tingkat konsumen,” ujarnya.
Nurul menjelaskan bahwa pemerintah KSB melalui DKP memberi subsidi hingga 60 persen untuk sejumlah komoditas strategis. Langkah tersebut bertujuan menjaga harga tetap terjangkau memasuki bulan Ramadhan serta momentum Hari Besar Keagamaan Nasional lainnya.
Dalam kegiatan GPM, DKP menghadirkan sembilan komoditas utama, yakni beras SPHP Rp58.000 per 5 kilogram, beras premium Rp74.500 per 5 kilogram, telur Rp50.000 per tray, minyak goreng Rp15.500 per kilogram, gula Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp38.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, cabai rawit, serta cabai keriting Rp40.000 per kilogram terkemas Rp10.000 per bungkus.
Nurul menambahkan, terdapat komoditas tambahan dari toko retail modern seperti susu, sirup, sarden kaleng, dan minyak goreng. “Kami juga melibatkan berbagai pihak agar pasokan tetap aman dan harga terkendali,” akunya.
Sejumlah lembaga turut ambil bagian dalam mendukung kegiatan GPM. Antara lain Bank NTB, BPR, Perum Bulog, UMKM binaan Dinas Perikanan KSB, serta jaringan ritel modern.
Nurul melihat Ramadhan sebagai periode rawan inflasi akibat peningkatan jumlah permintaan. Tanpa intervensi, kata Nurul, harga komoditas seperti beras, telur, minyak goreng, dan cabai cenderung naik tajam.
“GPM hadir sebagai instrumen pengendali agar fluktuasi harga tidak membebani kebutuhan rumah tangga,” jelasnya.
Nurul juga menegaskan, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlanjutan pelaku usaha lokal. “Kita ingin masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa tekanan harga yang tinggi,” pungkasnya. **
