Taliwang, – Panitia Khusus DPRD Sumbawa Barat menyoroti lonjakan pendapatan daerah dalam LKPJ Bupati 2025. Capaian tersebut dinilai belum mencerminkan kemandirian fiskal daerah.
Pansus mencatat realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga lebih dari 150 persen. Namun, pansus menemukan struktur pendapatan masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait ketahanan fiskal daerah.
Ketua Pansus, Norvie Apriansyani menegaskan, kenaikan pendapatan tidak boleh dilihat dari angka semata, namun sumber pendapatan yang harus menjadi perhatian.
“Pendapatan memang naik, tetapi kita harus melihat sumbernya. Ketergantungan pada pusat masih sangat tinggi,” urainya, kemarin.
Pansus menilai ketergantungan tersebut berisiko bagi stabilitas keuangan daerah. Perubahan kebijakan pusat dapat berdampak langsung pada fiskal daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. PAD belum mampu menjadi tulang punggung pendapatan.
“Kita tidak bisa terus bergantung. Daerah harus memperkuat sumber pendapatan sendiri,” katanya.
Pansus juga menyoroti potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal. Banyak sektor dinilai masih bisa dikembangkan. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga dinilai belum optimal. Pansus mendorong pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan.
“Kami minta OPD lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah,” tegasnya.
Norvie menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam penguatan fiskal. Pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah. Menurut Norvie, digitalisasi pendataan dan pengawasan serta transparansi akan meningkatkan efektivitas pemungutan.
“OPD harus lebih inovatif, jangan hanya mengejar target angka. Kita harus membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hasil pembahasan pansus akan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan mendorong perbaikan kebijakan fiskal. Dengan kondisi ini, DPRD mendorong penguatan PAD sebagai prioritas utama. Kemandirian fiskal menjadi kunci pembangunan daerah yang berkelanjutan. **
