Taliwang, – Rapat pembahasan persiapan materi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menghadapi pelaksanaan Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung Graha Fitrah, Rabu pagi 28/2 kemarin dihadiri wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST.
Pada kesempatan itu orang nomor dua di Bumi Pariri Lema Bariri itu menegaskan, jika semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempersiapkan Program Kerja untuk diperjuangkan pada saat Musrenbang Provinsi NTB. “Saya minta semua OPD telah mempersiapkan program kerja sesuai visi misi daerah. Program kerja tersebut kemudian akan disodorkan ke Pemerintah Provinsi dalam Musrenbang tingkat Provinsi, sehingga bisa disetujui dalam bentuk dukungan anggarannya,” timpalnya.
Diingatkan wabup bahwa pada kesempatan itu akan mengusulkan pokok pikiran program kerja pemerintah KSB, jadi harus ditindak lanjuti oleh Bappeda dan Litbang KSB dalam bentuk pokok pikiran secara rinci. “Akan ada pertemuan awal dengan Gubernur untuk membahas pelaksanaan Musrenbang. Kesempatan itu akan dimanfaatkan secara serius oleh Bupati dan dirinya, namun akan terealisasi jika dalam bentuk dukungan anggaran jika sudah ada program kerja yang tersusun dari masing-masing OPD,” lanjutnya.
Banyak hal yang harus disuarakan, mulai soal kehutanan, galian c yang kewenanganannya diambil Provinsi dan berdampak pada terbengkalainya beberapa lokasi penambangan di lapangan. Kemudian masalah pengambil alihan urusan pendidikan atas yang juga meninggalkan masalah, karena banyaknya PTT yang terbengkalai tidak diakomodir provinsi. Masalah pembagian porsi anggaran provinsi ke kabupaten dan banyak lagi yang akan diperjuangkan.
Sementara Drs Mukhlis, MSi selaku Asisten pemerintah dan Kesra mengatakan, RKPD KSB Tahun 2019 adalah Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Melanjutkan Perlindungan Sosial Masyarakat dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan. Dari tema tersebut, ada empat prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, pertama, memperkuat implementasi PDPGR. Kedua, memperkuat kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi dan menjaga kondusifitas daerah untuk kesuksesan Pemilu 2019. Keempat, mempercepat persiapan penataan birokrasi daerah dan desa berbasis teknologi informasi. “Rapat ini harus membahas manajemen program kegiatan menjamin sinergitas, sinkronisasi keberlanjutan program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” imbuhnya.
Kepala Bidang Litbang Bappeda & Litbang KSB, Ikramansyah mengatakan, saat ini Musrenbang tingkat kecamatan tengah berlangsung, yakni di Kecamatan Maluk dan terakhir Kecamatan Jereweh. Usai Musrenbang tingkat Kecamatan, akan disusul pertemuan Forum Perangkat Daerah pada 5 s/d 13 Maret. Forum ini menajamkan kembali usulan program kerja yang diterima di Kecamatan. Karena biasanya usulan program di Musrenbang Kecamatan tidak didukung data teknis. “Musrenbang Kabupaten akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret, OPD diharapkan menyiapkan usulan rencana kerja untuk nantinya dibahas bersama Bappeda & Litbang dan harus mencantumkan nilai pagu dari program yang dibuat,” jelasnya.
Ikramansyah juga menambahkan, pokok pikiran Anggota DPRD KSB resmi masuk dalam penyusunan RKPD, yakni saat perencanaan bulan Maret s/d April. Setelah itu tidak ada ruang lagi untuk pengusulan Pokir bagi Anggota DPRD KSB. Bappeda & Litbang di APBD murni akan memasang sistem informasi perencanaan yang bisa diakses masyarakat luas. **/Hms
