Pemerintahan

Bupati Sumbawa Barat Beberkan Konsep Menurunkan Kemiskinan

Mataram, – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjuk Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin MM sebagai salah seorang narasumber. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya pada Senin 16/4 kemarin, orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri itu membeberkan konsep menurunkan kemiskinan.

Sebagai kata pembuka ditegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia bukan hanya miskin struktural, namun juga miskin kultural atau miskin mental, sehingga harus dilakukan dengan kultural. Salah satu cara yang tepat dengan menggerakkan gotong royong. Secara nasional, gotong royong dipandang sebagai cara hidup bangsa namun hanya pada tataran nilai. Seharusnya, gotong royong dijadikan instrumen. “Kami bersama legislatif menggodok gotong royong menjadi instrumen yang dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan mengentaskan kemiskinan,” lanjutnya.

Disampaikan juga bahwa selama ini, Indonesia hanya memiliki nilai gotong royong yang tidak didukung dengan payung hukum. Sejalan dengan menggalakkan gotong royong yang digerakkan oleh Agen PDPGR di setiap peliuk, desa/kelurahan dan kecamatan, Pemerintah KSB membangun mental/karakter masyarakat, yakni IJS atau Ikhlas, Jujur dan Sungguh-Sungguh. Revolusi mental di KSB tiga bulan  lebih dulu dari gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yakni integritas, gotong royong dan sungguh-sungguh. Gotong royong dalam revolusi mental pemerintah pusat hanya sebatas nilai, bukan instrumen.

Implementasi kegiatan PDPGR tahun 2016-2017 adalah, pembangunan jambanisasi sebanyak 6.106 unit yang membawa KSB menjadi satu-satunya kabupaten diluar pulau Jawa yang berhasil Open Defecation Free (ODF). Rehab rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni. Pemberian bantuan sosial dan kesehatan, yakni Pariri Disabilitas dan Pariri Lansia dengan pemberian tunjangan bulanan Rp. 250 ribu. Pariri BPJS Kesehatan dengan menanggung iuran BPJS kesehatan bagi warga tidak mampu. Pemberian dana stimulan usaha, mulai dari Bariri Tani, Bariri Nelayan, Bariri Ternak dan Bariri UMKM.

Dengan ikhtiar PDPGR tersebut, alhamdulillah angka kemiskinan di KSB tahun 2016 ada pada angka 15,96 persen atau turun 0,54 persen dari angka sebelunmnya 16,50 persen tahun 2015. Namun hasil verifikasi dan validasi rill yang dilakukan Pemerintah KSB bersamastakeholders serta Agen PDPGR yang dideklarasikan pada 13 November 2017, bahwa warga miskin di KSB hanya 3,32 persen dari jumlah penduduk, yakni sebanyak 1.586 KK atau 4.483 jiwa. ‘’Insya Allah, angka tersebut akan semakin turun karena perjalanan PDPGR tahun 2017 belum masuk dalam survei BPS untuk publish angka kemiskinan tahun 2017,” jelas Bupati.

Untuk evaluasi, evaluasi dari PDPGR ini dilaksanakan cepat yakni secara mingguan. Evaluasi dilaksanakan dalam Forum Yasinan Pemerintah KSB. Dalam forum tersebut, Pemerintah KSB dan stakeholders mendengar masukan, saran, aspirasi atau keluh kesah masyarakat termasuk laporan dan masukan dari Agen PDPGR. Dengan demikian, Pemerintah Daerah cepat merespon untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan menekan angka kemiskinan di KSB.

Pada acara Musrenbang itu juga Bupati mewakili pemerintah KSB mendapatkan penghargaan dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah 2018, dimana ditetapkan sebagai Kabupaten paling progresif dalam pengentasan buang air besar sembarangan. **/Hms