Taliwang, – Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) terus berupaya agar semua satuan pendidikan (Sekolah, red), agar bebas dari berbagai jenis Pungutan Liar (Pungli), termasuk mendukung rencana tim Sapu Bersih (Saber) Pungli untuk melakukan sosialisasi tentang larangan melakukan pungutan apapun tanpa dasar dan aturannya.
Drs Tajuddin, Msi selaku kepala Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya dalam mengantisipasinya adanya pungli tersebut, termasuk pernah mengumpulkan semua kepala sekolah (Kepsek) untuk memiliki komitmen bersama menghindari adanya pungli. “Sudah dibahas bersama semua kepsek pada semua jenjang pendidikan soal langkah antisipasi atau untuk menghindari pungli,” tegasnya.
Dibeberkan Tajuddin, dalam pertemuan itu sendiri disepakati bahwa sekolah harus bebas dari tindakan yang dianggap sebagai pungli, baik saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun pendaftaran ulang siswa. “Tidak boleh ada pungutan apapun, apalagi tindakan itu tidak ada dasar. Ketegasan itu sudah disampaikan dalam rapat bersama semua Kepsek,” lanjutnya.
Untuk kembali mengingatkan kepada semua pihak sekolah, Dikpora berencana akan mengeluarkan surat himbauan yang memuat tentang larangan melakukan pungutan apapun. Jika ingin ada sumbangan atau dalam bentuk lain dari pihak wali murid, harus dibuatkan regulasi lebih awal dan pastikan mendapat persetujuan dari pimpinan daerah. “Bisa saja sekolah menerima sumbangan dari pihak wali murid atau meminta dukungan untuk semua program dalam lingkup sekolah, tetapi harus ada persetujuan Bupati terlebih dahulu, sehingga pungutan dimaksu ada dasar hukumnya,” tandasnya.
Upaya mengantisipasi adanya pungli harus juga mendapat dukungan dari pihak wali murid, karena pungli itu sendiri bisa terjadi saat ada wali murid melakukan pemberian bantuan atau sebutan lainnya. “Wali murid juga harus paham bahwa sekolah tidak akan melakukan pungutan apapun, tetapi wali murid juga jangan memberikan kesempatan adanya pungli itu sendiri,” tuturnya.
Dikesempatan itu Tajuddin juga menyampaikan pesan kepada wali murid, jika ada sekolah yang akan mengajukan pungutan agar langsung memberikan laporan kepada pihak Dikpora, sehingga bisa ditindaklanjuti cepat. “Kami tidak mungkin bisa mengawasi seluruh sekolah di KSB, jadi dibutuhkan bantuan dalam bentuk laporan kalau memang ada yang meminta atau melakukan pungutan dengan alasan apapun,” pintanya. **
