Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan berbagai upaya dalam percepatan pembangunan kembali rumah warga dan fasilitas umum yang rusak saat gempa bumi beberapa waktu lalu. Pada Senin 24/9 kemarin, sejumlah pengusaha bahan bangunan dan kayu rapat bersama jajaran pemerintah KSB yang dipimpin langsung Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin, MM.
H Pirin sapaan akrab Bupati KSB pada kesempatan itu menegaskan, dibutuhkan kesiapan para pengusaha bahan bangunan dan kayu untuk percepatan pembangunan, terutama dalam memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan bangunan, “Hari ini kami sengaja mengundang semua pengusaha bahan bangunan untuk membantu pemerintah dan korban bencana gempa bumi. Duduk bersama ini untuk mempersatukan persepsi, pemikiran dan tindakan untuk percepatan pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa. Dimana, korban gempa yang rumahnya rusak berat mendapat dana stimulan Rp. 50 juta, rusak sedang Rp. 25 juta dan rusak ringan Rp. 10 juta. Dana tersebut harus seluruhnya dibelanjakan untuk pembelian bahan bangunan. Adapun tidak lebih dari 20 persennya untuk ongkos tukang.
Pada tahap pertama sudah ada dana warga korban gempa yang cair, seperti yang rusak berat sebanyak 346. Namun agar pembangunan dan perbaikan rumah warga dilaksanakan dengan cepat, mengingat musim hujan akan tiba, demi menghindari berbagai penyakit, maka diharapkan pengusaha bahan bangunan dan kayu untuk bisa membantu memberikan terlebih dahulu bahan bangunan. Yang utama adalah besi, seng dan paku, termasuk kayu. ‘’Uangnya sudah ada, sudah masuk dari BNPB ke rekening BPBD Rp. 35,7 miliar, dana ini ditransfer ke rekening korban gempa, sudah dicairkan separuh di tahap pertama,” terang Bupati.
Nanti untuk proses pencairan, lanjut Bupati, dana dari rekening korban bencana ditransfer ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas). Pokmas terdiri dari Agen PDPGR tingkat Peliuk, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Pengawas Inspektorat KSB. mereka nanti yang menyusun kebutuhan bahan bangunan yang akan dibeli. Diform belanja itu harus ada tandatangan salah satu Agen PDPGR, salah satu penggerak gotong royong, yakni Kepala Desa, Babinsa atau Bhabinkamtibmas. Ketiga harus ada tandatangan pengawas Inspektorat dan pemilik rumah itu sendiri. ‘’Perangkat Pokmas sedang kami susun dengan SK, insyaallah jangan khwatir lama dibayar, begitu perangkat sudah siap, mereka dilapangan siap maka uang akan ditransfer atau dibelanjakan langsung ke pengusaha,” jelas Bupati.
Bupati mengingatkan, siapa pun yang membeli bahan bangunan ke luar KSB selain suplier atau pengusaha bahan bangunan di KSB tidak diperbolehkan. Ini agar masyarakat membeli bahan bangunan di toko bahan bangunan dan kayu di KSB. Ini untuk menjamin tidak adanya gejolak sosial dan agar penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Paryono, M.H menambahkan, pengusaha bangunan dan kayu di KSB jangan sampai ada nelakukan penimbunan. Sebab bahan bangunan merupakan kebutuhan penting yang di atur dalam UU tentang Perdagangan. Jika melakukan maka ancaman hukuman ya adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp. 50 milyar.
Jika ada kedapatan yang menimbun barang pada saat seperti ini akan dibawa ke meja hijau. Penyelidikan dan penyidik akan dilakukan oleh Kapolres dan jajaran. “Tapi karena bapak ibu sudah hadir di rapat inn insyaallah tidak ada toko bangunan dan kayu di KSB yang seperti itu. KSB menjadi Kabupaten paling cepat melakukan penanganan pasca gempa bumi bukan saja diakui di NTB tapi juga diakui pemerintah pusat. Karenanya, prestasi itu jangan dinodai dengan kegiatan mengambil untung yang berlebihan oleh pengusaha, ” imbuh Kajari.
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa, M.H mengatakan, acara ini sangat mulia, yakni bagaimana pengusaha material bangunan berperan untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di KSB. Pembangunan di KSB sedang berjalan dan menjadi contoh untuk daerah lain. Bahkan Menteri PU datang khusus ke KSB melihat kecepatan dan keterpaduan semua pihak dalam menangani bencana. “Diharapkan harga bahan bangunan dijual dengan harga yang tidak terlampau tinggi. Kami siap mensuport proses lancarnya distribusi di penyeberangan dari Layanan ke Tano atau dari luar KSB agar cepat dan lancar barangnya sampai di KSB, sehingga ketersedian bahan bangunan aman di KSB. Jangan sampai warga membeli barang ke Alas. Atau Bupati mendatangkan distributor bahan bangunan dari Pulau Lombok. Hal itu harus dihindari untuk menjaga ketertiban masyarakat dan agar dana stimulan bisa berputar di KSB,” katanya.
Sementara Ir Amin Sudiono, MM selaku kepala Diskoperindag KSB dalam laporannya menyampaikan, rapat koordinasi untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan bangunan inidihadiri oleh 46 pengusaha bahan bangunan dan kayu se KSB. Peranpengusaha bahan bangunan dan kayu sangat penting dalam kondisi sperti ini dalam penyediaan dan kestabilan harga bahan bangunan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. **/Hms
