Hukum

Tim Saber Pungli Dalami Pemotongan Dana Program RS-RTLH

Taliwang, – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) mulai melakukan investigasi dan pendalaman atas dugaan pemotongan dana pada Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang merupakan program dari Kementrian Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II yang terjadi di Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang.
Kompol Teuku Ardiansyah, SH selaku ketua Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengatakan, jika pihaknya masih melakukan pengecekan lapangan dan penyerapan informasi dari berbaai pihak dan disampaikan juga bahwa dugaan tindak pidana dimaksud sedang dalam penyelidikan unit tindak pidana korupsi Polres KSB. “Masih pendalaman atas kasus tersebut, jadi belum bisa ditegaskan dugaan itu benar terjadi atau tidak,” kata Teuku Dian.
Teuku Dian yang juga Waka Polres KSB menegaskan bahwa pihaknya bukan hanya melakukan pengecekan aktifitas program RS-RTLH di Desa Labuhan Lalar, tetapi juga hal yang sama di beberapa kecamatan lainnya. “Ada beberapa kecamatan yang mendapatkan program tersebut, jadi harus dilakukan pengecekan juga,” lanjutnya.
Ditemui ditempat terpisah, AKBP Mustofa S.Ik selaku Kapolres KSB mengaku bahwa kasus dugaan pungli atas program dimaksud menjadi prioritas untuk segera didalami. “Kasus program RS-RTLH memang menjadi perhatian serius dari tim Tipikor Polres KSB, lantaran kasus itu sendiri sedang ramai dibicarakan,” aku Kapolres.
Menurut Kapolres, kalau memang ditemukan dugaan penyimpangan dalam masalah ini, maka tentunya pihak kepolisian lebih serius dan fokus untuk menanganinya secara profesional. Yang jelas, pihak kepolisian akan menindak secara hukum jika memang ada indikasi korupsi dan pungutan liar, “Intinya akan kami pelajari dan kami dalami,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, bantuan sosial RTLH dari kementrian konon seluruh penerima diarahkan untuk menyisipkan sejumlah uang dari total anggaran dari 15.000.000,- yang terbelanja senilai 12.000.000,- Sisanya sebagai biaya administrasi dan ongkos tukang. Diketahui, sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan tersebut yang berada di desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, saat itu mengaku keberatan dengan jumlah uang yang di terima. **