Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan pelatihan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), organisasi tersebut diharapkan bisa mendukung untuk menuntaskan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Abdul Hamid S.Pd selaku Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB saat didampingi Parwin S.Ip selaku kabid penanggulangan dan kesiapsiagaan menuturkan, IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. “Ada tiga hal penting untuk menjadi perhatian, yaitu, indeks kapasitas, indeks kerentanan dan ancaman bencana,” tuturnya.
Lanjut Hamid sapaan akrabnya, IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas Indeks Risiko Bencana (IRB). “Ujungnya nanti, pemerintah KSB akan mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut dalam menurunkan risiko,” ungkapnya.
Masih keterangan Hamid, kalau dulu paradigma fokus bagaimana saat penanganan setelah terjadi bencana, sementara sekarang ini sudah bergeser bagaimana cara preventif penanggulangannya. Termasuk dalam hal ini penanggulangan sebelum terjadinya bencana maupun bagaimana kita mengelola resiko bencana.
Catatan penting yang perlu diketahui bersama, jika KSB adalah daerah yang geografisnya multi ancaman terhadap bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, gempat bumi, tanah longsor dan bencana lainnya, sehingga diperlukan perubahan perilaku dari para warganya menuju budaya aman bencana sehingga terwujud satu wilayah yang akan tangguh bencana.
Mustakim, ST, MT selaku analis kebencanaan BPBD Provinsi NTB saat menjadi narasumber pelatihan FPRB mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan bencana di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir dari National Assessment Report (NAR), jika diidentifikasi adanya kendala yang akan dihadapi, diantaranya, koordinasi dalam penyadaran masyarakat rentan bencana, sinkronisasi kebijakan vertikal (pusat dan daerah), pengurangan risiko bencana belum menjadi isu strategis Pemerintah, ketidakpastian anggaran penanggulangan bencana di daerah dan masih lemahnya penegakan hukum terkait penanggulangan bencana.
Dikesempatan itu Mustakim juga menyampaikan bahwa ada 71 indikator untuk dijadikan perhatian bagi pemerintahan untuk dilaksanakan. Indikator dimaksud menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah setempat melakukan upaya pengurangan risiko bencana. “Pembentukan forum menjadi salah satu indikator penilaian bagi sebuah daerah,jika sudah melakukan upaya pengurangan atas risiko bencana,” timpalnya. **
