Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengusulkan 500 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2026. Usulan ini menjadi langkah untuk membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah sekaligus memperkuat roda pemerintahan KSB secara menyeluruh.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB, Agusman, S.Pt., menyebut angka 500 usulan formasi itu bukan angka sembarangan. Penambahan kuota dari usulan awal 415 formasi lahir dari pertimbangan dan dorongan langsung dari Bupati KSB. “Seperti bahasa Bupati, pengadaan CPNS ini seperti memberikan lapangan kerja kepada masyarakat. Pertimbangan inilah yang membuat kuota usulan kita ditambah,” ujar Agusman, kemarin.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyampaikan laporan kebutuhan jabatan masing-masing kepada BKPSDM. Tidak satu pun OPD yang terlewat dalam proses pendataan. Agusman menyampaikan, BKPSDM tidak sekadar meneruskan usulan, semua data telah divalidasi secara menyeluruh dan terukur sebelum dikirim ke pusat.
“Kita sudah validasi semua, bukan hanya sekadar usulan OPD. Setelah kita lakukan pemetaan jabatan yang akan diisi, baru kita finalkan angkanya,” tegasnya.
Adapun rincian 500 formasi terdiri dari Tenaga Guru sebanyak 64 orang, Tenaga Kesehatan 192 orang, dan Tenaga Teknis 244 orang. Komposisi ini mencerminkan kebutuhan riil layanan publik KSB yang harus segera dipenuhi.
Agusman menegaskan, usulan ini murni untuk pengadaan CPNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaporan formasi dilakukan secara daring langsung ke pemerintah pusat melalui sistem Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Terkait usulan ini disetujui atau tidak oleh Menpan RB, ini yang sedang berproses. Nanti akan ada verifikasi lagi melalui rapat bersama seluruh daerah,” jelasnya.
Kebutuhan aparatur baru ini juga berkaitan erat dengan program unggulan Bupati. Visi KSB Maju dan Maju Luar Biasa yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kuat dan handal di seluruh lini pemerintahan daerah.
“Dengan banyaknya kuota, pimpinan daerah ingin roda pemerintahan berjalan maksimal. Mudah-mudahan permintaan kita diterima,” pungkasnya. **
