Taliwang, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin, MM didampingi Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST membuka secara resmi Jambore Penyuluh Perikanan Se-Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan di Desa Labuhan Kertasari pada Senin pagi 9/4, kemarin.
Sebelum kegiatan berlangsung, H Pirin sapaan akrab Bupati KSB meresmikan meresmikan monumen Jambore Penyuluh Perikanan se-NTB yang berada di bibir pantai depan Depo Rumput Laut Desa Kertasari. Selanjutnya melaksanakan panen rumput laut bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikana NTB, Sekda KSB, Sekjen Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Kepala Balai Penyuluh Perikanan Lombok, Kepala Balai Karantina Ikan Mataram.
Dikesempatan itu Bupati KSB mengatakan, peneyerapan modal usaha, bukan saja bidang perikanan, namun hampir seluruh bidang usaha memang kurang. Terlebih modal usaha yang disediakan pemerintah di perbankan diperuntukkan bagi usaha perorangan dan bukan untuk kelompok. “Pemerintah KSB mengintervensi permodalan usaha masyarakat, termasuk untuk penyaluran bantuan melibatkan langsung pihak Bank,” tegasnya.
Bupati pun mengharapkan Penyuluh Perikanan untuk produktif dan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak. Khusus di KSB, kerjasama dengan kepala desa, agen PDPGR. Namun yang paling penting adalah, bagaimana Penyuluh juga bisa pembangunan mental manusia, yakni mental yang ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh.
Ketua Panitia Jambore Penyuluh Perikanan, Salim Pujianto, A.Pi menyampaikan, jambore penyuluh perikanan ini merupakan jambore pertama, bukan hanya pertama di Provinsi NTB, namun juga pertama di Indonrsia. Jambore ini dimaksudkan untuk menjalin silaturrahmi sesama penyuluh. Hadir di jambore ini 106 PNS penyuluh perikanan. kemudian 100 orang non PNS penyuluh perikanan bantu. “Jambore ini, penyuluh juga ingin bertemu Bupati KSB, apalagi alumni SPP Pertanian Mataram,” katanya.
Ketua Umum DPP IPKANI yang dibacakan Sekjen IPKANI, Ahmad Subari, S.St.P.i Penyuluh Perikanan merupakan ujung tombak pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kini, setelah diambil alih Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyuluh perikanan sangat diperhatikan. Kementerian memberikan tunjangan kinerja yang tinggi bagi para penyuluh.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir L Hamdi dalam sambutannya mengatakan, jambore ini merupakan ajang tukar informasi, tukar pengalaman dan sekaligus ajang konsolidasi. Terlebih tahun 2017-2018 telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam tatanan pemerintahan khususnya terkait penyuluh. Bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyuluh telah diambil alih pemerintah pusat. Namun penempatannya masih di setiap kabupaten/kota.
Penyuluh diharapkan untuk terus melakukan pendapingan dan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok perikanan. Terlebih penyuluh kini di bawah kendali Lembaga Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka inovasi-inovasi harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas masyarakat perikanan. “Bina terus organisasi, bina administrasi dan bina kelompok usaha, targetkan kelompok usaha menjadi badan hukum, dekatkan mereka dengan industri permodalan terutama perbankan, karena usaha perikanan adalah usaha yang bisa dilaksanakan sekala kecil namun bersifat padat karya sehingga bisa mengentaskan kemiskinan,” tuturnya.
Dalam kegiatan pembukaan jambore Penyuluh Perikanan ini, dilaksanakan pengukuhan pengurus DPD IPKANI Provinsi NTB oleh Ketua Harian DPP IPKANI. Pengukuhan dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan DPP IPKANI Nomor:011/SJDPP/SK-DPD/IV/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP IPKANI Provinsi NTB Masa Bakti Tahun 2015-2019. **/Hms