Taliwang, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin, MM mengakui bahwa persoalan sampah harus ditangani secara serius dan terukur. Hal itu yang menjadi pijakan dirinya melakukan penyegaran pejabat dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dihadapan sejumlah wartawan, H Pirin sapaan akrab Bupati KSB tidak membantah bahwa cukup sering masyarakat mengajukan pertanyaan seputar persoalan sampah saat pelaksanaan acara Forum Pelayanan Setara dan Inklusif Andalan (Yasinan). “Saya berharap dengan komposisi baru pejabat dalam lingkup DLH bisa menjawab dan menyelesaikan persoalan sampah,” harapnya.
Dikesempatan itu orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri juga mengakui, jika dirinya sudah menerima proposal pengajuan dari pihak DLH KSB yang mengajukan anggaran untuk menangani sampah. “Saya sudah menerima dan membaca proposal dari DLH terkait kebutuhan penanganan sampah. Hal itu sebagai bentuk keseriusan DLH untuk menyelesaikan persoalan sampah, namun dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas sekarang ini tidak harus menjadi alasan untuk terus menangani persampahan,” lanjutnya.
Masih keterangan H Pirin, jajaran DLH tidak boleh apatis dalam menangani masalah sampah, lantaran anggaran yang diajukan tidak mungkin bisa disetujui seluruhnya, mengingat dalam proposal itu permohonan anggaran mencapai Rp. 22 miliar. “Saya akan menyetujui pengadaan sarana secara bertahap, jadi mustahil kalau kebutuhan sebesar Rp. 22 miliar akan langsung disetujui,” tandasnya.
Bupati juga mengaku bahwa dirinya akan meminta pihak DLH untuk menyampaikan skala perioritas kebutuhan, sehingga setiap tahun anggaran bisa disetujui. “Tahun sebelumnya DLH mengaku kesulitan melakukan perawatan terhadap lampu jalan, sehingga disiapkan anggaran pembelian mobil kren khusus, termasuk pengadaan kendaraan roda tiga sesuai kebutuhan, jadi jangan semua fasilitas yang dibutuhkan harus disiapkan pada tahun anggaran yang sama,” terangnya.
Hal penting lain yang disinggung Bupati KSB, DLH harus mampu membentuk kelompok masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah disembarangan tempat dan mungkin sebagai komponen yang menganggap bahwa sampah bisa menjadi tambahan penghasilan. “Kita tahu sekarang ada LSM Kompi Handal yang justru mengumpulkan sampah untuk usaha, jadi kalau banyak komponen masyarakat yang memiliki usaha yang sama, maka bisa dipastikan bahwa keberadaan sampah tidak menjadi masalah,” tuturnya.
Diakhir keterangannya, H Pirin mengingatkan kepada semua jajaran DLH, bahwa KSB harus bisa bebas dari sampah lebih awal dari target yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), jika ditahun 2023 NTB bebas sampah. **
