DKP Rencanakan Bangunan Pos Jaga “Keluar-Masuk” Barang Pangan

Taliwang, – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencanangkan pembangunan pos jaga pemantauan arus lalu lintas keluar masuk barang pangan.

“Kami merencanakan pembangunan pos jaga keluar-masuk barang pangan jenis hortikuktura, termasuk beras, telur, sayuran, buah-buahan dan ikan. Tujuannya, untuk mengumpulkan data mengenai barang pangan yang keluar dan masuk wilayah KSB,” kata Ir H M Alimin selaku kepala DKP KSB.

Disampaikan H Alimin, data yang dimiliki terkait arus lalu lintas barang pangan dinilai tidak terlalu valid, tetapi dengan keberadaan pos jaga yang direncanakan pembangunan pada daerah perbatasan maka data yang dimiliki dapat dipertanggung jawabkan. “Kami memang memiliki data, tetapi dengan keberadaan pos itu sendiri akan lebih valid datanya,” lanjutnya.

Terkait dengan rencana itu, H Alimin berharap dukungan dari semua pihak terutama komponen masyarakat, mengingat data hasil pencatatan nanti akan berguna untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program, baik dalam lingkup DKP maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. “Program yang dilaksanakan pemerintah akan mengacu pada data hasil pencatatan melalui pos penjagaan,” akunya.

Seperti apa pengolahan data nantinya, H Alimin mencontohkan urusan distribusi ayam dari pulau Lombok, jika ada data valid, maka pemerintah KSB akan menyusun program pembudidayaan ayam sesuai kebutuhan masyarakat yang dilihat dari volume masuknya barang jenis ayam dari luar daerah. “Nanti akan ada dasar pemerintah KSB menyusun program,” tuturnya.

Tahapan yang direncanakan itu sendiri sebagai upaya serius dalam mengurangi ketergantungan distribusi kebutuhan pangan dari luar daerah. “Ketergantungan distirbusi produk dari luar daerah ingin kita eliminir, tetapi harus ada data jumlah kebutuhan yang dilihat dari jumlah barang pangan masuk wilayah KSB,” ungkapnya.

Soal pelaksanaan program pembangunan pos jaga pangan, H Alimin mengaku bahwa sekarang masih dalam taraf kajian dan evaluasi. Jika mendapat dukungan dari semua komponen, maka akan diusulkan pada tahun 2020 mendatang. **