Evaluasi Berita, Humas Protokoler KSB Bertemu Perwakilan Media

Taliwang, – Humas protokoler pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menggelar pertemuan dan silaturahim dengan perwakilan media. Dalam pertemuan itu membahas pemberitaan yang beradar selama ini.

“Saya sangat apresiasi dengan pemberitaan dari berbagai media. Hal itu membuktikan bahwa kerjasama yang dibangun selama ini berbanding lurung dengan berita yang terekspos, apalagi wartawan selalu menjadi bagian penting untuk menghindari berita bohong (hoaks),” kata Ir Abdul Muis, MM selaku kabag Humas Protokol didampingi Aufa Rahman, SH selaku kasubag pemberitaan.

Dalam pertemuan itu, Abdul Muis juga menyinggung bahwa setiap release berita terhadap kegiatan pemerintah KSB selalu direspon positif dan termuat melalui media masing-masing wartawan. “Kami sangat berharap semua pemberitaan yang termuat dalam webside pemerintah KSB bisa dijadikan bahan pemberitaan masing-masing wartawan,” tuturnya.

Terkait dengan sumber berita, Kabag Humas berharap fokus pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat dipertanggung jawabkan jika nanti menjadi masalah. “Saya berharap nara sumber setiap pemberitaan dalam lingkup OPD dari PPID, bukan pejabat yang tidak memiliki kewenangan menjadi nara sumber,” lanjutnya.

Disampaikan juga jika Humas Protokol sedang merancang jadwal khusus pertemuan dengan melibatkan langsung Bupati KSB dan Wabup KSB, termasuk menghadirkan pimpinan OPD, sehingga para media bisa langsung konfirmasi terkait apapun untuk pemberitaan. “Jadwal yang belum bisa kita tetapkan, lantaran sekarang pimpinan daerah masih ada beberapa kesibukan,” ungkapnya.

Sementara Imam Taufik, wartawan Sumbawa Barat Post yang hadir dalam pertemuan meminta agar pemerintah KSB tidak terlalu kaku dengan sumber berita dan berharap wartawan tetap dapat konfirmasi langsung dengan bidang terkait, selama berita yang dikonfirmasi terkait dengan program OPD. “Kalau berita yang berkaitan dengan kasus bisa saja harus fokus pada kepala OPD atau PPID, tetapi untuk penjelasan program OPD cukup melalui bidang terkait,” katanya.

Sedangkan Andi Saputra dalam pertemuan itu meminta jajaran Humas Protokol untuk melakukan evaluasi terhadap release. Menurutnya, setiap media online merespon dalam bentuk pemberitaan justru tidak menjadi bahan bacaan masyarakat. “Perlu juga disampaikan berita yang menjadi bacaan masyarakat, sehingga media online tetap menjadi bacaan masyarakat,” harapnya. **