Politik

Legislator PKPI Minta Pemerintah KSB Sosialisasi New Normal

Taliwang, – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Aherudin Sidik, SE, ME yang merupakan utusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) meminta kepada pemerintah, agar lebih giat dalam melakukan sosialisasi tentang penerapan New Normal. “Semoga pemerintah KSB bisa melakukan sosialisasi secara masif tentang New Normal,” katanya.

Aher sapaan akrab politisi asal Kecamatan Seteluk itu mengingatkan, definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional, jadi masyarakat harus diberikan pemahaman supaya mendukung saat penerapannya. “Harus ada pemahaman yang kuat ditengah masyarakat tentang New Normal, agar penerapannya sesuai harapan,” lanjutnya.

Masih keterangan Aher yang kini menjabat sebagai ketua komisi 2 DPRD KSB, sosialisasi itu sendiri bukan sekedar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bukti bahwa pemerintah KSB sudah sangat siap memasuki era New Normal, dimana akan ada perubahan pola hidup atau kebiasaan baru ditegah masyarakat. “Sosialisasi harus secara masif sampai ditingkat Desa,” harapnya.

Dikesempatan itu Aher menyampaikan harapan, agar pemerintah dapat mempertimbangkan soal pemberlakuan biaya terhadap pemeriksaan rapid tes, terutama kepada masyarakat tidak mampu serta mahasiswa dan pelajar. “Perlu dilakukan kajian dan evaluasi atas pemberlakuan biaya rapid tes, jika memungkinkan khusus untuk mahasiswa dan pelajar serta masyarakat tidak mampu ditetapkan gratis,” pintanya.

Dalam release itu juga disampaikan harapan, agar seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dipastikan telah terdata secara total untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai yang terdampak Covid-19. “Besar harapan kami agar warga yang memenuhi kriteria dan syarat telah ditetapkan sebagai penerima bantuan atas terdampak Covid-19,” tuturnya sambil berharap semua Desa bersama TNI, Polri dan Kejaksaan dapat membantu dalam memastikan bahwa tidak ada penerima yang dobel.

Terakhir Aher menegaskan bahwa dalam memerangi penyebaran Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan peran bersama semua komponen masyarakat, agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan maskes, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jagar jarak dan jangan terlalu berintraktif diluar rumah. **