Pemerintahan

Bakesbangpol KSB Akui Belum Temukan Potensi Konflik Pilkada

Taliwang, – Tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah memasuki hari ke-20. Hasil analisa intelejen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), jika secara keseluruhan kondisi daerah masih dalam status aman atau belum ditemukan adanya potensi konflik.

“Sampai dengan sekarang ini, belum ditemukan adanya potensi atau yang akan menjadi biang konflik ditengah masyarakat terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau bisa dikatakan bahwa KSB dalam status sangat aman,” ucap Abdul Hamid, S.Pd selaku kepala Bakesbangpol KSB, saat dikonfirmasi media ini melalui selularnya, kemarin.

Disampaikan Abdul Hamid, untuk memastikan bahwa tidak ada potensi konflik yang muncul, pihak Bakesbangpol KSB selalu melakukan pemantauan, pengawasan dan identifikasi persoalan ditengah masyarakat, terutama pada wilayah yang sudah menjadi tempat kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati KSB. “Banyak indikator yang menjadi ukuran, jadi secara keseluruhan bisa dikatakan potensi konflik ditengah Pilkada tidak ditemukan,” tegasnya.

Abdul Hamid mengakui bahwa potensi konflik itu tidak muncul lantaran pelaksanaan Pilkada KSB hanya ada satu pasangan calon, sehingga tidak ada kampanye yang ditengarai saling menyerang. “Memang tidak bisa dipungkiri bahwa KSB tetap aman ditengah tahapan pelaksanaan Pilkada lantaran hanya satu pasangan calon saja,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pendukung sehingga kondisifitas daerah tetap terjaga adalah, tim pemenangan bersama pasangan calon melaksanakan kampanye secara tatap muka bersama masyarakat, bahkan dalam kesempatan itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan harapan, usul program bahka mengeritik pasangan calon saat menjabat pada periode pertama. “Masyarakat sudah menyampaikan langsung kepada pasangan calon saat kampanye, sehingga tidak muncul potensi konflik,” ungkapnya.

Dikesempatan itu Abdul Hamid mengakui bahwa ada persoalan nasional yang sempat mengemuka, diantaranya aksi penolakan atas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, namun reaksi kelompok masyarakat itu tidak sampai menjadi potensi konflik ditengah masyarakat.

Terkait dengan aksi kelompok masyarakat untuk menolak rencana penambangan Gunung Semoan, Abdul Hamid menegaskan bahwa itu adalah persoalan lokal yang tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan Pilkada KSB. “Tidak bisa dikatakan sebagai potensi konflik Pilkada dengan adanya gelombang aksi penolakan rencana penambangan Gunung Semoan,” ujarnya. **