Taliwang, – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa Barat (Bawslu KSB) sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), pemilihan presiden dan wakil presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Supaya pengawasan lebih maksimal terhadap semua tahapan, Bawaslu KSB memastikan akan melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Semua komponen masyarakat akan diberikan kesempatan untuk aktif melakukan pengawasan,” kata Gufran S.Pdi selaku komisioner Bawaslu KSB, kepada media ini Kamis 16/6 kemarin.
Gufran juga mengaku bahwa Bawaslu akan mengajak organisasi profesi untuk ambil bagian dalam membantu melakukan pengawasan, karena memang semua pihak memiliki hak yang sama untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan lancar serta jujur dan adil. “Semua organisasi profesi dapat terlibat untuk menjadi pengawas pemilu,” lanjutnya.
Masih keterangan Gufran, Bawaslu KSB sebelum masuk tahapan pemilu sudah membangun kerjasama dengan satuan pendidikan (sekolah) terkait dengan pengawasan, bahkan pernah membuat Memorandum of Undestanding (MoU) dengan pihak sekolah. “MoU yang pernah dibuat dengan sekolah menjadi bukti bahwa Bawaslu sangat serius untuk meningkatkan pengawasan pada semua tahapan Pemilu,” tegasnya.
Terkait dengan rencana pengawasan partisipatif tersebut, Gufran memastikan pihaknya akan membangun koordinasi serta komunikasi dengan berbagai stakeholder dan organisasi profesi, agar ada jadwal pertemuan dalam rangka penjelasan model dan sistem pengawasan yang akan dilaksanakan. “Nanti ada jadwal sosialisasi dengan kelompok masyarakat tersebut, sehingga mengetahui cara dan model pengawasan,” ungkapnya.
Supaya para pihak mendapatkan legalitas dalam melakukan pengawasan, Gufran mengajak komponen masyarakat tersebut untuk mendatangi Bawaslu atau menyampaikan kesiapan menjadi tim pengawas tahapan Pemilu. “Supaya bisa terdata dan mendapatkan sosialisasi tentang pengawasan, kami mendorong para pihak untuk melapor atau mengajukan keinginan membantu melakukan pengawasan,” terangnya. **
