Sosbud

Cegah PMK, Pemdes Talonang Baru Larang Masuk Hewan Luar Desa

Sekongkang, – Pemerintah Desa (Pemdes) Talonang Baru kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengeluarkan himbauan untuk seluruh warga, agar tidak memasukan hewan dari luar desa. Kebijakan itu sebagai upaya mencegah munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Budi Haryo, SP selaku Kades Talonang Baru dihadapan sejumlah wartawan mengakui, jika sejak merebak PMK pada hewan ternak beberapa waktu lalu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan himbauan serta ajakan kepada masyarakat, agar tidak memasukan hewan dari luar Desa. “Kita tidak ingin gara-gara ada hewan dari luar Desa menyebabkan munculnya PMK di Desa Talonang,” tegasnya.

Terkait kebijakan larangan masuk hewan ternak dari luar Desa, Budi sapaan akrabnya mengaku telah berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk ikut menjaga serta mengawasi secara langsung. “Setiap waktu dilakukan pengawasan serta pemantauan untuk memastikan tidak ada hewan dari luar desa masuk wilayah Desa Talonang Baru,” timpalnya.

Kebijakan itu sendiri sangat beralasan, dimana sebelum merebak PMK di Bumi Pariri Lema Bariri ini, cukup sering hewan ternak dari Desa Lunyuk Kabupaten Sumbawa masuk wilayah Desa Talonang Baru. Baik untuk kebutuhan ternak maupun dijadikan hewan konsumsi. “Masyarakat yang butuh hewan untuk dikonsumsi atau diternak, telah diminta membeli hewan peliharaan masyarakat Talonang Baru yang telah dipastikan bebas PMK,” tegasnya.

Diingatkan oleh Budi, jika jumlah hewan ternak di wilayah Desa Talonang Baru masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, karena memang sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan memiliki hewan ternak berbagai jenis. “Jangan dikhawatirkan kalau persoalan populasi hewan ternak di wilayah Talonang Baru, jadi kebijakan itu sendiri tidak akan berdampak pada stok atau populasi hewan ternak,” timpalnya.

Sementara Sertu Ceudensius selaku Babinsa Talonang Baru yang coba dikonfirmasi sejumlah wartawan PWI yang ikut Ekspedisi Talonang menegaskan, jika kebijakan pemerintah Desa tersebut sangat tepat, sehingga pihaknya langsung ambil bagian untuk melakukan pengawasan. “Kami diberikan tugas oleh pimpinan TNI agar ikut mengawasi dan mencegah munculnya PMK pada wilayah tugas masing-masing,” akunya. **