Wabup KSB Pimpin Rakor Jelang Verifikasi Lanjutan Penilaian KLA

Taliwang, – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST memimpin rapat koordinasi dalam rangka persiapan atas rencana verifikasi lanjutan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Saya mendorong semua pihak untuk terlibat aktif dalam menyukseskan verifikasi lanjutan sebagai KLA dan khusus untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), agar lebih serius membangun koordinasi,” ucapnya sambil mengingatkan bahwa cukup banyak sektor yang dilibatkan dalam menunjang terwujudnya KLA.

Demikian pula terhadap Forum Anak setempat, kepada dinas terkait agar memberikan pendampingan semaksimal mungkin dalam bentuk pembekalan, peran Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada anak serta mendukung penyediaan fasilitas, peraturan dan lain lainnya. “Saya berharap ini adalah langkah persiapan, anak menjadi prioritas membuat narasi bagaimana memberikan keyakinan kepada pusat,” lanjutnya.

Diingatkan Wabup, untuk mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ada jenjang yang harus dicapai sesuai skor antara lain Start, Inisiasi, Pratama (500-600), Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900), terang Wabup. Karenanya Wabup menekankan semua dinas/instansi yang terlibat dalam menunjang KSB menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk sama sama mempersiapkan materi, inovasi yang telah dilakukan dalam mendukung KLA akan di sampaikan kepada tim pusat pada saat penilaian nanti.

Dikesempatan itu Wabup menyinggung peran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), misalnya, Bappeda diminta dapat menjelaskan bagaimana dukungan dalam bentuk anggaran terkait program peduli anak. Termasuk juga Bagian Hukum Setda KSB harus dilibatkan guna menguatkan produkk hukumnya.

Untuk Dinas Kesehatan (Dikes) diminta berbicara tentang kesehatan anak untuk penanganan Stunting, meskipun kecil tetapi ada upaya bentuk kepedulian penyediaan makanan tambahan (MPASI) serta pencegahan melalui pemberian tablet tambah darah untuk siswa/remaja putri.

H Tuwuh SAP selaku kepala DP2KBP3A dalam momentum memastikan akan langsung melakukan koordinasi lintas sektor sebagai bentuk keseriusan. “Kami akan segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Dinas Pertanian, termasuk media sebagai pihak yang akan mempublikasi,” akunya. **